Ketika alasannya “pertimbangan teknis,” publik boleh curiga: teknis versi siapa, dan berubah gara-gara apa?
Jauh sebelum bicara soal aturan Iran, pemerintah RI sebenarnya sudah lebih dulu memutuskan sendiri: cukup dubes saja yang mewakili. Keputusan itu diambil dengan berbagai pertimbangan teknis, termasuk banyaknya kunjungan pemimpin negara lain ke Indonesia yang harus dipersiapkan.
Salah satu tamu yang bikin jadwal padat itu adalah kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi. Jadi, prosesi penghormatan terakhir pemimpin tertinggi Iran kalah prioritas dibanding susunan acara sambutan tamu di Istana.
KBRI Bilang Hadir, Foto Bilang Beda
Di atas kertas, versi resminya rapi. Unggahan akun KBRI Teheran menyatakan Dubes RI bersama sejumlah WNI telah hadir pada acara penghormatan dan doa bersama almarhum di Grand Mosalla.
Tapi dokumentasi yang beredar bicara lain: momen kehadiran Dubes RI justru memperlihatkan dirinya berada di area luar Grand Mosalla, sementara prosesi penghormatan berlangsung di dalam kompleks. “Hadir” ternyata punya banyak level makna.
Ketika Pakistan Kirim Presiden, Kita Kirim Menlu (Belakangan)
Kritik pun datang dari dalam negeri sendiri. Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mempertanyakan mengapa Indonesia tak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi, sementara negara seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Pakistan, hingga Rusia dan Tiongkok tak ragu mengirim delegasi tingkat menteri — Pakistan bahkan tingkat presiden.
Ironisnya, Indonesia disebut sebagai satu-satunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang absen mengirim delegasi setingkat itu — pada momen persis yang biasanya jadi ajang diplomasi simbolik paling murah ongkos protokolnya.
Alasan Berubah, dari Jadwal Padat ke Aturan Iran
Baru setelah sorotan itu ramai, narasinya bergeser. Sugiono menyebut situasi berubah usai pemerintah menerima konfirmasi dari otoritas Iran pada 2 Juli 2026, bahwa akses ke area persemayaman hanya diberikan kepada pejabat di atas level duta besar — informasi yang diterima terlalu dekat dengan acara untuk mengganti delegasi.
Dari yang tadinya “kami putuskan kirim dubes karena teknis,” jadi “kami mau kirim yang lebih tinggi tapi keburu ditolak Iran.” Dua kalimat itu menceritakan dua versi keputusan yang berbeda, tapi kebetulan sama-sama diucapkan orang yang sama.
Untuk pemakaman utama di Mashhad tanggal 9 Juli, delegasi Indonesia rencananya akan dipimpin langsung oleh Menlu Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani — sebuah kenaikan level yang datang tepat waktu untuk menutup babak yang sudah kadung viral.
Diplomasi protokoler memang rumit, tapi urutan ceritanya sering lebih sederhana: putuskan dulu yang paling praktis, baru cari kalimat yang paling pas dipakai kalau ada yang bertanya. Kebetulan saja kali ini yang bertanya duluan sempat sampai ke linimasa.**
