Program makan bergizi mestinya mengisi piring anak-anak. Tetapi perkara dugaan korupsi MBG justru membuka pertanyaan yang lebih pahit: ketika anggaran raksasa bertemu kuasa tanpa rem, siapa sebenarnya yang lebih dulu kenyang?
Ada teori linguistik yang tentu tidak akan lolos ujian sejarah mana pun.
Menurut teori itu, government bukan berasal dari bahasa Latin gubernare. Ia berasal dari Goofy: karakter kartun yang selalu tampak sibuk, bersemangat, dan punya bakat istimewa membuat kekacauan sambil tersenyum.
Goofy tunggal. Government adalah Goofy yang diberi struktur, jabatan, anggaran, rapat koordinasi, dan stempel resmi.
Tentu ini satire. Tidak ada kamus yang membenarkannya.
Tapi kadang satire terdengar lebih jujur daripada siaran pers yang terlalu rapi.
Sebab pada program Makan Bergizi Gratis, pertanyaan publik kini bukan lagi hanya soal menu, dapur, atau distribusi makanan. Pertanyaannya jauh lebih dasar: bagaimana program yang dirancang untuk memenuhi gizi anak-anak justru diduga berubah menjadi ruang rebutan proyek bagi orang-orang di sekeliling kekuasaan?
Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tahun anggaran 2025–2026. Mereka berinisial DH, SS, dan LP. Perkara ini masih berjalan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap melekat. Namun, uraian penyidik sudah cukup untuk memperlihatkan betapa rawannya program sosial ketika pagar kepentingannya dibiarkan terbuka.
Goofy Tidak Pernah Datang Sendirian
Goofy institusional biasanya mudah dikenali.
Ia selalu terlihat bekerja. Ada forum, ada paparan, ada target jutaan penerima manfaat. Angka-angkanya besar, jargon-jargonnya serius, spanduknya penuh kata “akuntabel”, “kolaboratif”, dan “berkelanjutan”.
Masalahnya, kesibukan bukan bukti kecakapan.
Dalam perkara MBG, Kejagung menyebut program ini memiliki anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026. Uang itu bersumber dari APBN, yakni uang publik yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk makanan bergizi untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Angka sebesar itu semestinya membuat pemerintah ekstra hati-hati. Sebab semakin besar anggaran, semakin mahal pula harga dari satu celah tata kelola.
Tetapi menurut Kejagung, justru di situlah celah itu diduga dibuka.
Penyidik menduga sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN dan tidak memenuhi syarat sebagai mitra. Lebih jauh, Kejagung menyatakan yayasan-yayasan tersebut tetap memperoleh penunjukan melalui pengaturan verifikasi pada portal mitra.
Dalam bahasa yang lebih mudah: pengawas diduga ikut menyiapkan pintu, memilih tamu, lalu mengatur siapa yang boleh masuk ke ruang makan.
Dari Gizi ke Motor, Sepatu, Televisi
Di titik inilah satire berhenti menjadi lucu.
Kejagung mengungkap dugaan intervensi dalam proses pengadaan yang menyebabkan kerangka acuan kerja tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan membuka dugaan mark-up harga. Daftar belanjanya pun terasa ganjil untuk sebuah program yang membawa nama “makan bergizi”.
Ada pengadaan 21.801 motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun. Ada 32.000 pasang sepatu. Ada 31.994 tablet. Ada pula 5.400 televisi berukuran 75 inci.
Motor listrik, sepatu, tablet, televisi.
Seseorang harus menjelaskan, dengan wajah sepenuhnya serius, bagaimana televisi 75 inci ikut membantu menurunkan kekurangan gizi anak. Barangkali layar besar memang bisa membuat persoalan tampak kecil. Tetapi tidak membuatnya hilang.
Yang dipersoalkan bukan semata jenis barangnya. Pemerintah tentu dapat menyediakan perangkat pendukung bila benar-benar dibutuhkan dan sesuai aturan.
Masalahnya adalah ketika kebutuhan program diduga disusun mengikuti kepentingan belanja, bukan kebutuhan anak-anak yang menjadi alasan program itu dibentuk.
Itulah bentuk paling berbahaya dari birokrasi yang kehilangan arah: kebijakan dimulai dari daftar pengadaan, lalu mundur mencari alasan sosial agar tampak mulia.
Konflik Kepentingan yang Menjelma Sistem
Konflik kepentingan biasanya bekerja diam-diam.
Ia tidak selalu datang dengan koper uang atau percakapan rahasia di hotel. Kadang ia tampil sangat administratif: verifikasi mitra, rekomendasi yayasan, penentuan titik dapur, persetujuan pengadaan, sampai rapat yang semua orang hadir tetapi tak seorang pun bertanya terlalu jauh.
Kejagung menduga yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Dugaan ini belum menjadi putusan pengadilan, tetapi ia menunjukkan satu soal yang jauh lebih besar daripada perilaku tiga orang: sistem yang membiarkan pejabat berada terlalu dekat dengan keran uang yang seharusnya mereka awasi.
Di sinilah masalah MBG tidak boleh dibaca sebagai kisah beberapa orang yang tergoda anggaran.
Ia harus dibaca sebagai alarm tentang desain kekuasaan.
Ketika lembaga baru diminta bergerak cepat, mengelola uang luar biasa besar, membangun jaringan dapur dalam waktu singkat, dan sekaligus menempatkan pengawasan sebagai urusan yang bisa menyusul, maka risiko korupsi bukan lagi kecelakaan. Ia berubah menjadi konsekuensi yang menunggu giliran terjadi.
Ironisnya, sejak awal Kejagung sendiri pernah menyatakan perlunya pendampingan dan mitigasi risiko karena BGN mengelola anggaran besar serta harus bergerak cepat. Peringatan itu kini terdengar seperti naskah lama yang tidak pernah benar-benar dibaca oleh para pemain di dalam panggungnya.
Ketika “Bongkar Semua” Tidak Cukup
Mantan Wakil Kepala BGN berinisial SS kemudian mengajukan permohonan menjadi justice collaborator.
Keinginan membongkar pihak lain tentu terdengar menarik di tengah perkara yang diduga melibatkan jejaring lebih luas. Tetapi penyidik Kejagung pada 23 Juni 2026 menyatakan belum dapat mengabulkan permohonan tersebut. Salah satu alasannya, penyidik menilai SS diduga memiliki tanggung jawab besar dalam penentuan atau verifikasi titik SPPG dan bukan pelaku lapis kedua.
Di situlah letak ironi berikutnya.
Dalam banyak perkara korupsi, pengakuan sering muncul ketika pintu sel sudah terdengar ditutup. Tiba-tiba semua orang ingin menjadi pembongkar. Tiba-tiba ada nama-nama besar. Tiba-tiba sistem disebut terlalu kuat.
Padahal, keberanian paling penting seharusnya hadir sebelum uang berpindah tangan. Sebelum daftar kebutuhan dipoles. Sebelum yayasan afiliasi masuk portal. Sebelum piring anak-anak berubah menjadi tabel proyek.
Piring Kosong dan Meja yang Terlalu Penuh
Program Makan Bergizi Gratis dibangun dari janji yang sangat sederhana: anak-anak tidak boleh belajar dengan perut kosong.
Janji itu kuat karena ia menyentuh kebutuhan paling dasar. Tetapi justru karena itulah program ini tidak boleh menjadi kendaraan baru bagi pemburu rente.
Setiap rupiah yang bocor dari program gizi bukan sekadar angka dalam laporan audit. Ia adalah telur yang tak masuk kotak makan. Protein yang tak sampai ke meja anak. Susu yang berubah menjadi margin. Masa depan yang diperkecil perlahan oleh keputusan orang dewasa.
Mungkin teori tentang Goofy tadi memang tidak masuk akal.
Tetapi perkara MBG mengingatkan kita bahwa masalah pemerintahan bukan sekadar ada atau tidaknya orang jahat. Yang lebih berbahaya adalah ketika ketidakmampuan, konflik kepentingan, dan kekuasaan tanpa pengawasan duduk di meja yang sama—lalu semuanya merasa sedang bekerja untuk rakyat.
Goofy di kartun setidaknya hanya menjatuhkan tangga, menabrak pagar, atau merusak mesin.
Goofy dalam pemerintahan bisa membuat anak-anak menunggu makan, sementara orang-orang dewasa di sekitarnya lebih dulu kenyang.***
