Politik

Dipecat 10 November, Ahrie Sonta Baru Dicopot dari Kadivkum

Dipecat 10 November, Ahrie Sonta Baru Dicopot dari Kadivkum
Empat perwira tinggi Polri tersangka penyadapan Presiden: Ahrie Sonta, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. (Kolase Istimewa)

Telegram 20 November akhirnya menggeser tiga tersangka penyadapan ke Yanma. Urutan sanksinya terbalik dari kasus Sambo.

Sepuluh hari setelah dijatuhi PTDH, Irjen Ahrie Sonta Nasution baru dicopot dari kursi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026. Surat bertanggal 20 November 2026 itu diumumkan Minggu, 22 November 2026.

Rangkaian telegram yang sama memuat mutasi 704 perwira tinggi dan menengah. Di dalamnya termasuk enam Kapolda dan enam Wakapolda baru.

Posisi Ahrie kini diisi Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Ahrie sendiri dimutasi menjadi Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.

Jarak Waktu yang Patut Disorot

Kronologinya mudah dirunut. Bareskrim menetapkan Ahrie sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.

Tujuh hari kemudian, tepatnya 10 November, majelis etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ahrie mengajukan banding.

Sepuluh hari berselang, barulah telegram pencopotan diterbitkan. Selama 17 hari berstatus tersangka, Ahrie secara administratif masih memegang jabatan Kadivkum.

Padahal, Divisi Hukum adalah unsur pengawas sekaligus pembantu pimpinan Polri di bidang hukum.

Pola serupa menimpa Irjen Eko Hadi Santoso. Ia dijatuhi PTDH pada 17 November, lalu digeser dari Widyaiswara Sespim Lemdiklat ke Pati Yanma.

Ahrie dan Eko ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Irjen Slamet Uliandi juga dimutasi ke Yanma, tetapi tidak ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan.

Urutan Terbalik dari Kasus Sambo

Urutan ini berkebalikan dengan penanganan Ferdy Sambo pada 2022. Kala itu, Sambo lebih dulu dimutasi ke Pati Yanma, baru kemudian dijatuhi PTDH pada Agustus 2022.

Kali ini, sanksi etik bergerak lebih cepat ketimbang penataan jabatan. Polri memaknai rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut penempatan personel dilakukan dengan "mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas."

"Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional," kata Isir kepada wartawan.

Perkara ini juga menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Pada 17 November, Polri menyatakan sidang etik Listyo digelar pekan berikutnya.

Di hadapan Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkap daftar sasaran sadapan. Daftar itu mencakup pejabat negara, anggota DPR, gubernur, KPK, kejaksaan, hingga kapolda.

Artinya, rotasi enam Kapolda kali ini berlangsung di tengah pengusutan penyadapan yang juga menyasar para pimpinan polda.

Penyidik menduga penyadapan berjalan sepanjang 2025–2026 melalui Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa prosedur Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Sebelum Polri mengumumkan tersangka, kabar penyadapan petinggi negara sempat beredar kencang di ruang publik.

Kursi-kursi itu kini sudah berpindah tangan. Pertanyaan berikutnya bergeser ke ruang sidang: siapa yang memerintahkan penyadapan, dan siapa yang menikmati hasilnya?***