Hukum

Pengamat Ungkap Pola Distribusi Fisik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Pengamat Ungkap Pola Distribusi Fisik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Ilustrasi pola distribusi fisik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo lewat kurir. -AI Generate

Andi Widjajanto menilai identitas dalang dugaan penyadapan Presiden Prabowo terlacak lewat pengiriman dokumen fisik via kurir dari Jakarta.

Pengamat pertahanan Andi Widjajanto meyakini BIN dan Bareskrim Polri telah mengantongi dalang dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Jejaring di atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dinilai terlacak lewat distribusi dokumen fisik hasil sadapan yang dikirim kurir dari Jakarta ke kota lain.

Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan itu menyebut pelaku sengaja menghindari aplikasi pesan terenkripsi guna memutus jejak digital.

Data dari peladen Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring memakai perangkat USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik (print out).

Cara manual itu dipilih karena teknologi LIMS merekam seluruh jejak aktivitas (log) secara mutlak pada sistem peladen.

"Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri," ujar Andi kepada Afu.id, Selasa (17/11/2026).

"Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar," lanjut Andi dalam wawancara tersebut.

Dugaan Praktik Negara dalam Negara

Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai operasi penyadapan di lingkungan Istana merupakan praktik deep state atau negara dalam negara.

Andi menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) tidak memiliki wewenang maupun perangkat penyadapan.

Ia menduga infrastruktur intelijen yang dipakai dibawa secara ilegal oleh Listyo Sigit dari jabatan lamanya di kepolisian.

"Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya," kata Andi.

Alasan Deeskalasi Penyidikan

Meski struktur jejaring diyakini telah terpetakan, kepolisian dinilai sengaja menahan laju penanganan perkara tersebut.

Andi menyoroti langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menghentikan penyidikan pada Listyo Sigit sebagai penerima akhir tunggal.

Menurutnya, pemerintah sedang menarik rem darurat demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional, bukan karena aparat gagal membongkar dalang utama.

"Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan," ujar Andi.***