Di hari ulang tahun ke-81 TNI, dua panglima daerah militer berpindah jabatan. Analis Selamat Ginting membaca langkah itu sebagai awal penataan elite militer.
Dua panglima daerah militer (Pangdam) bergeser ke jabatan lain tepat pada hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, membacanya sebagai tanda penataan ulang elite TNI.
Pandangan itu ia sampaikan dalam podcast Madilog bersama sejarawan Indra J Piliang, seperti disiarkan dalam video yang diunggah kanal Forum Keadilan TV di YouTube pada 5 Oktober 2026.
Dua Pangdam bergeser, satu pola dibaca
Menurut Ginting, Mayjen Rudi Saladin, yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo, berpindah dari Pangdam Brawijaya menjadi wakil kepala staf teritorial Panglima TNI. Mayjen Akhiruddin, yang pernah bertugas di lingkungan istana era Jokowi, bergeser dari Pangdam Diponegoro menjadi Panglima Komando Operasi Khusus TNI.
Keduanya tetap berpangkat bintang dua. Ginting menilai langkah itu tidak lazim, sebab biasanya jabatan di Komando Operasi Khusus menjadi batu loncatan menuju Pangdam, bukan sebaliknya. Ia menyebut publik akan membacanya sebagai upaya "memarkir" perwira yang dekat dengan Jokowi.
Ia juga mencatat enam Pangdam baru berasal dari lulusan Akademi Militer 1992 hingga 1994, dan sebagian besar Pangdam baru berlatar Kopassus. Menurutnya, ini bukan mutasi biasa, melainkan pembukaan lapisan baru di elite TNI.
Bintang Mahaputra dan pidato Presiden
Pada hari yang sama, Panglima TNI, Wakil Panglima, dan tiga kepala staf angkatan menerima Bintang Mahaputra. Ginting mengingatkan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri Dedi Prasetyo lebih dulu menerima penghargaan itu sebelum diganti. Ia menilai penghargaan tersebut bisa berfungsi sebagai pendaratan lunak (soft landing) bila rotasi terjadi.
Ia pun menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta prestasi menjadi dasar sistem, bukan sekadar senioritas. "Itu adalah kode dari Prabowo akan terjadi regenerasi di tubuh TNI dalam tempo sesingkat-singkatnya," kata Ginting.
Tiga skenario
Ginting memaparkan tiga skenario. Pertama, tidak ada pergantian besar karena organisasi baru berekspansi dan butuh kesinambungan. Kedua, rotasi terbatas: satu atau dua kepala staf angkatan diganti dan sejumlah komando utama bergeser. Ketiga, perombakan total seperti di kepolisian, dengan Panglima TNI diganti.
Menurutnya, skenario kedua paling rasional dan stabil. Namun ia menegaskan belum ada bukti cukup bahwa pergantian pucuk TNI telah diputuskan. "Keputusan Presiden itu belum ada," ujarnya.
Ia juga mengingatkan ekspansi 204 satuan baru menimbulkan pertanyaan soal biaya dan risiko meluasnya peran militer di urusan sipil. Di akhir podcast, Indra berharap TNI tidak lagi menjadi pusat pertarungan politik, melainkan alat negara bagi merah putih dan Garuda.***
