Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot ke angka 51,1 persen. Penurunan ini dinilai sebagai dampak logis dari agenda pemberantasan korupsi di berbagai lembaga.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi 51,1 persen sebagai dinamika wajar. Menurutnya, hal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola pemerintahan dan lembaga negara.
Agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dinilai kerap menimbulkan resistensi politik serta fluktuasi persepsi masyarakat. “Penurunan tingkat kepuasan ini merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan,” ujar Iwan kepada wartawan, Kamis (30/7/ 2026).
Ihwal merosotnya angka kepuasan tersebut, Iwan menyebut Prabowo sedang mendorong agenda bersih-bersih di berbagai institusi, termasuk penegak hukum. Dalam jangka pendek, kondisi ini membuat publik melihat semakin banyak kasus rasuah yang terungkap ke permukaan.
Pengungkapan Kasus Korupsi
Iwan menjelaskan bahwa meningkatnya pemberitaan kasus korupsi tidak berarti praktik tersebut makin parah pada masa pemerintahan saat ini. Sebaliknya, hal ini menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sedang bekerja aktif.
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang mendapat sorotan luas baru-baru ini. “Kasus-kasus yang mencuat di Badan Gizi Nasional (BGN), penangkapan tiga mantan pimpinan BGN, hingga perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah menjadi perhatian publik,” katanya.
Selain itu, Iwan menilai maraknya pengungkapan perkara yang melibatkan sejumlah kepala daerah menunjukkan upaya perbaikan tata kelola sedang berlangsung. Ia menekankan pentingnya keberanian negara untuk menegakkan akuntabilitas tanpa pandang bulu terhadap institusi mana pun.
Kontroversi Pernyataan Presiden
Di luar faktor penegakan hukum, persepsi masyarakat turut dipengaruhi oleh pernyataan Presiden Prabowo yang kerap memicu perdebatan. Salah satunya adalah penggunaan istilah "Londo Ireng" yang ramai diperbincangkan di media dan jejaring sosial.
“Akibatnya, ruang diskusi publik lebih banyak tersita pada kontroversi istilah daripada substansi pesan yang ingin disampaikan Presiden,” jelas Iwan. Ia menambahkan, pembingkaian di era digital sering kali lebih cepat membentuk opini dibandingkan penjelasan konteks sebenarnya.
Kendati kepuasan menurun, angka 51,1 persen dinilai masih berada di posisi mayoritas. Pemerintah dianggap masih memiliki ruang untuk mengonsolidasikan komunikasi publik sekaligus menunjukkan hasil nyata dari reformasi kelembagaan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan proses hukum berjalan profesional dan konsisten untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik. “Apabila hasil-hasil tersebut mulai terlihat secara nyata, kami meyakini kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat,” demikian Iwan.***
