Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencopotan 27 pejabat Kementerian Pertanian sepanjang Agustus 2026. Namun, identitas pejabat, jejak transaksi, sumber uang miliaran rupiah, status ASN, hingga proses pidananya belum dibuka. Tanpa transparansi, klaim bersih-bersih masih sulit diuji.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memperlihatkan ketegasan di depan publik.
Sepanjang Agustus 2026, ia mengumumkan pencopotan 27 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian.
Sebanyak 13 pejabat dinyatakan terlibat judi daring. Empat belas pejabat lainnya masih diperiksa atas dugaan penyimpangan uang bernilai miliaran rupiah.
Angka pencopotan telah diumumkan. Namun, perkara yang mendasarinya belum dibuka secara utuh.
Siapa pejabat yang dicopot? Dari unit mana mereka berasal? Bagaimana pelanggaran itu dibongkar? Ke mana jejak uangnya mengarah?
Pertanyaan tersebut menentukan apakah langkah Amran benar-benar membersihkan birokrasi atau baru menghasilkan citra ketegasan.
Ketegasan yang Belum Bisa Diuji
Amran mencopot permanen 13 pejabat eselon pada Senin, 31 Agustus 2026.
Kementan menyatakan mereka telah terbukti terlibat judi daring. Keputusan diambil setelah kementerian menelusuri laporan dan menyatakan data keterlibatan para pejabat telah lengkap.
“Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta.
Salah seorang pejabat disebut melakukan setoran atau deposit judi daring dengan nilai mendekati Rp200 juta.
Namun, identitas pejabat tersebut belum diungkap. Nilai transaksi 12 pejabat lainnya juga belum diumumkan.
Kementan tidak membuka jenjang eselon, unit kerja, ataupun jabatan yang sebelumnya mereka duduki. Periode transaksi dan platform perjudian yang digunakan juga belum dijelaskan.
Metode verifikasi yang dipakai untuk menyimpulkan keterlibatan mereka masih tertutup.
Publik belum mengetahui apakah Kementan memeriksa rekening tujuan, sumber dana, perangkat yang digunakan, ataupun kemungkinan pemanfaatan fasilitas kantor.
Kementan menyatakan perkara itu bukan kasus korupsi. Sanksi diberikan karena pelanggaran disiplin berupa keterlibatan dalam perjudian daring.
Penjelasan tersebut baru menjawab dasar pencopotan administratif. Unsur pidananya belum dijelaskan.
Dicopot dari Jabatan, Masih Menjadi ASN?
Pencopotan permanen dari jabatan tidak otomatis berarti pemberhentian sebagai aparatur sipil negara.
Status 13 pejabat itu karena itu masih menyisakan celah.
Kementan belum menjelaskan apakah mereka tetap menjadi pegawai aktif tanpa jabatan. Belum diungkap pula apakah mereka dipindahkan, dijatuhi hukuman disiplin tambahan, atau diproses untuk diberhentikan sebagai ASN.
Jika mereka tetap berstatus ASN, publik juga belum mengetahui posisi baru dan hak kepegawaian yang masih diterima.
Kementan belum menyatakan apakah hasil penelusuran transaksi telah diserahkan kepada kepolisian atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Perjudian daring bukan hanya pelanggaran disiplin. Perbuatan tersebut juga dapat memasuki ranah pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Di titik ini, pencopotan belum otomatis membuktikan penyelesaian perkara.
Tanpa penjelasan mengenai status ASN dan proses pidana, langkah tersebut berisiko hanya memindahkan pejabat dari kursi struktural.
Uang Miliaran yang Belum Ditelusuri Terbuka
Kejanggalan lebih besar muncul dalam pencopotan 14 pejabat pada 18 Agustus 2026.
Mereka berasal dari jenjang eselon I, eselon II, dan eselon III. Kementan menduga mereka terlibat penyimpangan yang berkaitan dengan uang bernilai miliaran rupiah.
“Ada 14 pejabat kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa,” kata Amran.
Berbeda dengan 13 pejabat terkait judi daring, pencopotan terhadap 14 pejabat itu masih bersifat sementara.
Mereka dinonaktifkan selama Inspektorat Jenderal Kementan menjalankan pemeriksaan. Mereka belum dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran.
Amran memberikan waktu paling lama tiga bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan. Namun, ia berharap hasilnya dapat diperoleh dalam satu bulan.
Apabila tidak terbukti, Kementan menjanjikan pemulihan jabatan dan kesempatan pengembangan karier.
Sebaliknya, jika ditemukan kerugian negara, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Kementan menegaskan penonaktifan bukan penghukuman akhir. Karena itu, 14 pejabat tersebut tetap harus diperlakukan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Namun, objek pemeriksaannya belum dibuka.
Kementan belum mengungkap program, proyek, sumber anggaran, ataupun transaksi yang sedang ditelusuri. Nilai pasti uang yang dipersoalkan juga belum diumumkan selain keterangan umum bahwa jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
Pihak penerima dana belum disebut. Kemungkinan keterlibatan rekanan juga belum dijelaskan.
Menunggu Kerugian Negara
Kementan menyatakan dugaan penyimpangan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila pemeriksaan internal menemukan kerugian negara.
Hingga Selasa, 1 September 2026, belum ada perkara yang diumumkan telah dilimpahkan kepada KPK, Kejaksaan Agung, ataupun Polri.
Batas antara pemeriksaan administratif dan penanganan pidana ini patut dipersoalkan.
Indikasi tindak pidana tidak selalu hanya berbentuk kerugian negara. Pemeriksaan dapat pula menemukan dugaan suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, atau pencucian uang.
Karena itu, penelusuran internal seharusnya menjawab lebih dari sekadar nominal.
Dari mana uang berasal? Siapa yang memerintahkan transaksi? Siapa yang menerima manfaat? Apakah terdapat pihak swasta yang terlibat?
Jawabannya belum dibuka kepada publik.
Bersih-Bersih atau Pertunjukan Ketegasan?
Amran menyatakan pencopotan 27 pejabat tidak akan mengganggu pekerjaan kementerian.
Kementan memiliki sekitar 52 ribu pegawai. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal telah diminta menyiapkan pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong.
Pernyataan itu menunjukkan organisasi telah menyiapkan pergantian pejabat. Namun, pergantian kursi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa akar pelanggaran telah dibongkar.
Ukuran bersih-bersih bukan hanya berapa pejabat yang dicopot.
Ukuran itu juga mencakup siapa yang diperiksa, bagaimana pelanggaran terjadi, ke mana uang mengalir, sanksi apa yang dijatuhkan, dan apakah perkara pidana diteruskan kepada penegak hukum.
Kementan belum membuka keputusan pencopotan ataupun hasil penelusuran terhadap 13 pejabat terkait judi daring.
Hasil pemeriksaan terhadap 14 pejabat yang diduga menyimpangkan uang miliaran rupiah juga masih ditunggu.
Dengan demikian, klaim bersih-bersih belum dapat diuji sepenuhnya. Yang terlihat baru jumlah pejabat yang dicopot dan pernyataan keras sang menteri.
Amran telah memperlihatkan ketegasan. Namun, tanpa nama, jejak uang, hasil pemeriksaan, dan proses hukum yang transparan, apakah yang sedang dibersihkan benar-benar pelanggaran—atau hanya citra kementeriannya?***
