Khamenei pernah mengagumi Soekarno. Tapi saat ia wafat, Indonesia nyaris datang setingkat pagar. Rupanya Bandung 1955 lebih mudah dirayakan daripada diwarisi.
Ada ironi yang terlalu mahal untuk dilewatkan dari drama dubes RI di Grand Mosalla: orang yang jenazahnya sedang diantar jutaan warga Iran itu pernah menyebut seorang Indonesia sebagai salah satu pengaruh penting hidupnya.
Namanya Ahmad Sukarno.
Dalam sejumlah catatan, Ali Khamenei muda disebut mengenal gagasan Soekarno jauh sebelum ia menjadi pemimpin tertinggi Iran. Bukan sebagai nama jalan, bukan sebagai patung diplomasi, tapi sebagai pikiran politik.
Kisahnya ditarik ke masa penjara era Shah. Khamenei muda, yang dipenjara oleh rezim di masa itu, disebut pernah menjelaskan kepada tahanan lain bahwa Indonesia bukan negara komunis ateistik. Soekarno, menurutnya, berdiri di atas humanisme, sosialisme, dan ketuhanan.
Di sana, di balik jeruji rezim Shah, Indonesia pernah hadir bukan sebagai tamu protokol, melainkan sebagai gagasan. Lumayan jauh perjalanan sebuah pidato dari Bandung: sampai ke sel penjara Iran.
Tujuh dekade kemudian, ketika “murid” politik itu wafat, Indonesia seperti bingung memilih pintu masuk. Atau mungkin bukan bingung. Mungkin terlalu sibuk mengukur risiko dari setiap langkah kaki.
Bandung Dulu Melawan Blok, Kini Takut Bayangan
Bandung 1955 dulu tidak lahir untuk menjadi materi seminar tahunan. Ia lahir sebagai sikap. Negara-negara Asia-Afrika menolak ditarik menjadi figuran dalam perang kepentingan dua kekuatan besar.
Tidak Timur. Tidak Barat. Tidak tunduk pada imperium lama, juga tidak antre menjadi anak angkat imperium baru.
Semangat itulah yang kemudian bergema dalam Gerakan Non-Blok. Bung Karno memberi bahasa kepada bangsa-bangsa yang baru merdeka: bahwa kemerdekaan bukan cuma punya bendera, tapi juga punya tulang punggung.
Iran di bawah Khamenei mengambil sebagian bahasa itu dalam versinya sendiri. Kita boleh berbeda pandangan dengan banyak wajah politik Teheran. Tapi sulit menolak fakta bahwa gagasan anti-hegemoni Bandung ikut hidup di sana.
Lucunya, saat gagasan itu kembali diuji dalam bentuk paling konkret — seorang pemimpin tertinggi Iran tewas akibat serangan asing — Jakarta mendadak jadi murid paling sopan di kelas geopolitik.
Sopan sekali. Sampai hampir tak terdengar.
Diplomasi Pagar Grand Mosalla
Awalnya, Indonesia disebut hanya menyiapkan duta besar sebagai wakil resmi. Dalam bahasa diplomasi, itu bukan absen total. Tapi juga bukan sinyal yang membuat siapa pun merasa Indonesia sedang berdiri tegak.
Lebih seperti hadir demi daftar absen.
Sementara itu, negara lain bergerak lebih jelas. Pakistan mengirim presiden. Turki, China, Rusia, India, Bangladesh, Malaysia, dan negara-negara kawasan mengirim menteri atau pejabat tinggi.
Lebih dari 100 negara disebut mengirim perwakilan resmi. Indonesia, rumah historis Konferensi Asia-Afrika, nyaris tampil seperti tamu yang datang paling belakang sambil mencari kursi kosong dekat pintu keluar.
Baru setelah kritik muncul, termasuk dari Dino Patti Djalal dan sejumlah pengamat, level delegasi naik. Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian dijadwalkan hadir pada pemakaman di Mashhad, 9 Juli.
Diplomasi akhirnya bergerak. Tapi dengan ritme yang membuat orang bertanya: ini keputusan prinsip, atau keputusan setelah tekanan publik cukup berisik?
Ketakutan yang Ganti Kostum
Sebenarnya, jarak Jakarta-Teheran bukan cerita baru. Setelah Revolusi Islam 1979, pemerintah Orde Baru memandang Iran dengan waspada. Bukan sekadar negara sahabat, tapi sumber ide yang mungkin menular.
Kedutaan Iran pernah diawasi. Aktivitas akademik yang bersentuhan dengan Teheran bisa ikut dicurigai. Pada masa itu, ketakutan punya nama: revolusi.
Lalu waktu berjalan. Orde Baru runtuh. Reformasi datang. Dunia berubah. Tapi rasa takut rupanya tidak benar-benar pensiun. Ia hanya ganti kostum.
Dulu takut revolusi Iran menular. Kini takut terlalu jelas mengecam agresi yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Dulu takut pada Teheran. Kini tampaknya takut pada siapa yang tidak suka jika Jakarta terlalu dekat dengan Teheran.
Begitulah bebas aktif versi baru: bebas menimbang, aktif menunda, lalu tegas setelah suasana aman.
Dasasila yang Dipajang, Bukan Dipakai
Bagian paling ironis dari semua ini adalah Dasasila Bandung. Dokumen itu menolak agresi, intervensi, dan pelanggaran kedaulatan. Sederhana, lugas, dan tidak perlu footnote panjang.
Khamenei tewas dalam serangan AS-Israel. Dalam kerangka Bandung, isu dasarnya jelas: kedaulatan sebuah negara dilanggar oleh kekuatan asing. Tidak perlu menjadi pendukung Iran untuk memahami itu.
Indonesia mestinya bisa mengatakan satu hal sederhana: agresi tidak boleh dinormalisasi. Titik.
Tapi bahasa resmi Jakarta terasa lebih hati-hati dari biasanya. Kata “mengutuk” yang dulu pernah muncul saat merespons serangan Israel ke Iran, kini seperti disimpan di laci paling bawah.
Mungkin laci itu dikunci. Mungkin kuncinya tertinggal di Bandung.
Warisan Besar, Nyali Kecil
Inilah satire paling pahit dari episode ini: Indonesia pernah memberi dunia bahasa moral untuk melawan hegemoni. Bahasa itu dipelajari, dikutip, dan dihidupkan oleh pemimpin negara lain.
Tapi ketika sejarah mengetuk balik, pemerintah Indonesia tampak gugup membuka pintu.
Kita sering bangga menyebut Bandung 1955 sebagai tonggak dunia ketiga. Kita pajang fotonya, kutip pidatonya, rayakan ulang tahunnya, dan sebut Soekarno dengan suara menggelegar.
Namun saat prinsipnya perlu dipakai, kita tiba-tiba menjadi sangat administratif. Siapa delegasinya? Levelnya apa? Protokolnya bagaimana? Aman tidak? Nanti ada yang tersinggung tidak?
Begitulah nasib warisan besar di tangan politik kecil: ia berubah dari kompas menjadi dekorasi.
Indonesia tak perlu menjadi Iran. Tidak perlu pula menyalin politik Teheran. Indonesia hanya perlu ingat bahwa Bandung dulu tidak dibangun untuk menyenangkan semua ibu kota besar.
Ia dibangun agar bangsa-bangsa kecil tidak terus-menerus berjalan sambil menunduk.
Kalau itu saja sudah sulit diingat, mungkin benar: yang dimakamkan bukan cuma Khamenei. Ada secuil nyali Bandung yang ikut pelan-pelan ditimbun protokol.***
