Persidangan dugaan korupsi kuota haji menyoroti kejanggalan asal-usul tambahan 20.000 kuota dalam kesaksian mantan Menpora Dito Ariotedjo yang menyinggung kehadiran Kepala Badan Halal. JPU membongkar kerugian BPK Rp622 miliar akibat skema 50:50, sementara kubu Gus Alex mendesak pemanggilan Joko Widodo.
BPGMN disiapkan untuk mencegah karhutla. Struktur, anggaran, target kerja, dan delapan perda pembakaran lahan masih belum dibuka.
Pesantren menggalang bantuan, Muhammadiyah membuka rumah oksigen, dan MUI mendesak penindakan pelaku karhutla, termasuk korporasi yang terbukti melanggar.
Arupadhatu 1 tak memiliki radio dan Basarnas baru menerima laporan hampir 20 jam setelah kontak terakhir rombongan jurnalis di Selat Sunda.
Mantan Menkumham Hamid Awaludin menilai hilangnya fasilitas sebelum kunjungan menteri patut dicurigai dan mendorong rotasi petugas lapas.
Menelusuri kejanggalan sistem pendataan DTSEN yang menempatkan Anggota DPR berharta miliaran, Eva Stevany Rataba, ke dalam kelompok rentan miskin, serta membongkar kutipan dan dalih Kemensos mengenai desil yang bukan sertifikat kaya miskin.
Penempatan 29.830 calon manajer Kopdes Merah Putih belum jelas. Dari 24.675 gerai yang selesai dibangun, baru tiga diverifikasi dengan catatan.
Mahkamah Konstitusi memutus perkara ijazah Gibran tanpa diskualifikasi. Mahfud MD, Zainal Arifin Muchtar, dan Andi Syafrani menyoroti skenario pemakzulan politik di balik pertemuan Kertanegara.
Pemberi peringatan kiamat AI bekerja di perusahaan yang sedang membangunnya. Maxwell Scott membedah kontradiksi itu dan menunjuk bahaya AI.
Petruk Dadi Ratu bukan sekadar lakon wayang. Ia cermin kekuasaan Indonesia yang tak pernah berubah — dari pusaka Kalimasada hingga dinasti politik masa kini.
