Sehari setelah dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 88 perwira. DPR menyambut baik, sementara pengamat membaca langkah ini sebagai upaya mengejar target cepat 100 hari kerja.
Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto merombak jajaran perwira tinggi dan menengah Polri hanya sehari setelah dilantik. Sebanyak 88 perwira dimutasi dan dirotasi lewat Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Informasi itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal Kompas.com di YouTube pada 4 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Kecepatan langkah itu langsung mengundang pertanyaan. Apakah ini penyegaran organisasi biasa, atau ada target mendesak yang hendak dikejar?
Polri: Dinamika Organisasi dan Ruang Karier
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jonny Edison Isir menyebut mutasi ini bagian dari dinamika organisasi. Tujuannya menjaga kesinambungan tugas sekaligus membuka ruang pengembangan karier personel.
Menurut Jonny, kebijakan tersebut juga mencakup kenaikan pangkat bagi 21 personel dan penyesuaian jenjang jabatan sejumlah perwira tinggi serta menengah lainnya. Pejabat baru diharapkan segera beradaptasi dan melanjutkan program di satuan masing-masing.
DPR Menyambut, Pengamat Membaca Target
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, menilai keberanian Suyudi menata struktur patut diapresiasi. Ia meyakini langkah itu untuk mewujudkan gagasan Kapolri, yakni Polri bersama rakyat. Bagi para perwira yang mendapat amanah baru, katanya, yang terpenting adalah bekerja dengan komitmen dan soliditas penuh.
Wakil Ketua Komisi III DPR berharap mutasi ini mengoptimalkan kinerja Korps Bayangkara. Komisi III, menurutnya, meyakini inisiatif tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan dan refleksi atas kondisi institusi selama ini.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, membaca arah lain. Perombakan ini, menurutnya, untuk mewujudkan program quick wins yang diusung Suyudi, dan bukan hal yang mengejutkan.
Ia mengingatkan bahwa saat uji kelayakan di DPR, Suyudi sudah berkomitmen membenahi internal Polri dalam 100 hari pertama. Agenda itu, kata Jamiluddin, diselaraskan dengan kerja institusi seperti penanganan judi online dan tindak pidana korupsi.
Karena Polri menganut rantai komando yang ketat, Jamiluddin menekankan pentingnya kesatuan pandangan agar kebijakan bisa dijalankan tanpa hambatan. Konsekuensinya, personel yang dinilai tidak sejalan dengan fokus pimpinan bisa tergeser.
"Mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri sebagai upaya untuk menempatkan orang-orang yang satu frekuensi dengannya," kata Jamiluddin.***