MAHBUB JUNAIDI, salah satu sastrawan besar Indonesia pernah menulis: “Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat dilingkungi kaca seperti permen dalam peles.”
Gagasan yang sangat bagus. Idealnya sebuah negara memang seperti itu. Namun, sejarah Indonesia mencatat bahwa sejauh ini gagasan seperti itu hanya berhenti di gagasan, nirrealisasi. Kenyataan belum berjalan pararel dengannya. Akankah Jokowi mampu mengubah alur sejarah itu di masa-masa akhir pemerintahannya? Apakah dia akan meninggalkan legasi yang berkadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau malah sebaliknya?
Karpet Merah untuk Korporasi Asing
Jauhnya panggang dari api idealisme pengelolaan ekonomi Indonesia selama ini, sepertinya, karena telah terjadi ‘kecelakaan sejarah’ dalam membangun fondasi perekonomian negara ini. Sebuah buku yang tampaknya jarang sekali dibaca oleh orang Indonesia menceritakan bagaimana fondasi ekonomi negara ini dibangun oleh ’kedermawanan yang ajaib’, hingga akhirnya terjerembab dalam dilema ekonomi tak berkesudahan. Buku itu adalah Cold War History: Keep the Indonesian Pot Boiling, Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965-March 1966 (2005).
Buku yang ditulis David Easter itu menceritakan babak paling dramatis dalam perubahan fundamental sistem ekonomi Indonesia dari era Orde Lama ke Orde Baru. Menyusul peralihan tampuk kekuasaan Indonesia dari Sukarno ke Soeharto, ketika ekonomi domestik Indonesia sedang remuk-remuknya, diselenggarakanlah sebuah pertemuan antara para ekonom Orde Baru dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss, November 1967.
Korporasi multinasional diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, antara lain, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, dan Chase Manhattan.
Dalam pertemuan tersebut, para ekonom negeri ini memparadekan kedermawanan yang luar biasa. Tim Ekonomi Indonesia, sebagaimana dicatat Easter, menawarkan tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar. Sementara kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi pada perusahaan asing bagaikan rampasan perang. Freeport mendapat emas di Papua Barat, Caltex mendapatkan ladang minyak di Riau, Mobil Oil mendapatkan ladang gas di Natuna, perusahaan lain mendapat hutan tropis.
Sejak seremonial ‘bagi-bagi rezeki’ di Eropa itu, korporasi-korporasi Barat yang sudah sejak lama berancang-ancang menggerogoti Indonesia, tetapi terbentur tembok kebijakan Sukarno, langsung membabibuta. Kemaruk. Seluruh kekayaan alam Indonesia yang indah ini langsung dieksploitasi hingga akar-akarnya.
Fakta serupa juga didokumentasikan dengan apik oleh Jhon Pilger dalam film The New Rulers of World. Video dokumentasi ini menggambarkan bagaimana awal Indonesia memasrahkan diri di telapak kaki investor liberal asing.
Akibatnya, orientasi pertumbuhan ekonomi hanya pada modal-modal yang terkonsentrasi, milik sekelompok kecil aristokrat modern, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Diakui atau tidak, kebiasaan itu tetap berlangsung hingga kini. Gemuruh reformasi bukanlah solusi untuk mengubah keadaan.
Doktrin “keep the Indonesian pot boiling” telah mengurat-akar di Indonesia. Hampir semua kebijakan yang diambil Pemerintah selalu berdasarkan kepentingan modal, domestik maupun asing, alih-alih demi kemaslahatan rakyat.
Karpet Merah di IKN
Kisah tentang “menjaga kehangatan periuk Indonesia” bagi korporasi tampaknya tetap berlanjut kendati Orde Baru telah runtuh. Reformasi belum mampu memindahkan “periuk” itu ke dapur rakyat. Bahkan, metode ‘bagi-bagi rezeki’ ala Orde baru dikhawatirkan bakal dipraktikkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya merayu agar investor mau investasi di IKN. Presiden Joko Widodo meyakinkan akan ada banyak insentif yang siap diberikan pemerintah. "Kurang apa lagi? Lahan, ada Menteri ATR/BPN. Insentif masih ada yang kurang, ada menteri investasi. ‘Pak kurang insentif,’ minta. Tax holiday kurang panjang, misalnya. Tax deduction-nya kurang banyak, silakan disampaikan," kata Jokowi dalam acara Market Sounding IKN di Ballroom Djakarta Theater, dikutip Rabu (19/10/2022). Pak Jokowi sedang berusaha menggaet investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sejauh ini, menurut Presiden Jokowi, banyak investor sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Misalnya, RS. Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), IKEA, Ciputra Group, dan beberapa investor yang belum bisa disebutkan. "Karena tadi sudah, JIS sudah, IKEA sudah, Hermina sudah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita rumah sakit tidak hanya satu, tetapi sudah ada komitmen tujuh," imbuh Jokowi.
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono memaparkan sejumlah insentif yang disiapkan Pemerintah. Misalnya, kata Bambang, tax holiday untuk infrastruktur umum selama 30 tahun untuk investasi Rp50 miliar.
Pada sektor penelitian dan pengembangan (litbang), ada juga insentif berupa tax deduction sebesar 350%. “Ini sudah tahap finalisasi, lalu duet saya dengan Pak Dhony (Dhony Rahajoe, Wakil Kepala Otorita IKN) dengan KADIN. Kalau PP keluar, bisa langsung implementable,” kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan, IKN merupakan masa depan bangsa indonesia, simbol Indonesia Emas. Investasi di IKN, kata Arsjad, diharapkan dapat mendorong percepatan pemerataan di Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi magnet perekonomian dunia.
"Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita tidak hanya bisa bergantung pada pembangunan di Pulau Jawa, namun kita juga harus menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di wilayah Indonesia. Dan di sinilah IKN menjadi sebuah solusi dan harapan baru,” kata Arsjad
Sebagai mitra strategis pemerintah dan rumah bagi dunia usaha, KADIN siap membantu memfasilitasi pencarian investor dan membukukan target investasi untuk pembangunan IKN, sehingga IKN dapat menjadi terobosan di segala bidang, dan pelaku usaha tidak lagi menemukan hambatan dalam menjalankan bisnisnya.
***
Apabila orientasi Presiden Jokowi untuk menarik investasi di IKN—dengan menawarkan berbagai macam kemudahan kepada calon investor—murni untuk pertumbuhan Ibu Kota dan peningkatan gairah ekonomi secara nasional dan merata, dari Sabang hingga Papua, tentu itu gagasan yang sangat bagus. Asal “karpet merah” di IKN ini tidak menjadi ‘update version’ dari karpet merah yang digelar Pemerintah Indonesia pada tahun 1967 di Swiss, ketika ‘bagi-bagi kue’ untuk investor asing.
Sejauh ini, belum ada ekonom yang mengulas perihal kemungkinan invansi ekonomi tersebut. Yang dibahas hanya seputar tawaran Pemerintah, tetapi belum mengulas lebih jauh motivasi di balik penawaran itu: apakah demi “periuk” Indonesia, atau “periuk” tamu-tamu asing.
Yang perlu dicatat, mungkin, pembangunan ekonomi tak bisa mengesampingkan kearifan lokal, kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dinamika budaya di sekitar wilayah pembangunan. “Kehangatan periuk” Indonesia harus dijaga untuk semua rakyat Indonesia Raya—bukan hanya untuk “sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat dilingkungi kaca seperti permen dalam peles”.*
