Empat dari sembilan titik sempit pelayaran dunia ada di perairan Indonesia. Purnawirawan laksamana muda menilai itu modal besar, asal teknologi pertahanan ikut dikejar.
Armada laut Indonesia terbesar di ASEAN, tetapi kualitas teknologinya, terutama untuk perang siber, masih tertinggal dari negara lain. Penilaian itu disampaikan pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI (Purn.) Surya Wiranto.
Pernyataan tersebut muncul dalam program One on One yang diunggah kanal SINDOnews di YouTube pada 16 September 2026.
Menurut Surya, jumlah kapal Indonesia memang unggul karena perairan nasional sangat luas. Namun teknologi berubah cepat. Peperangan elektronik kini bergeser ke ranah siber, dan Indonesia mau tak mau harus menyesuaikan diri.
Ia mengakui biayanya mahal. "Kita agak tertinggal sedikit ya dari negara lain, tapi kita berusaha untuk tetap menyesuaikan," ujarnya.
Kapal modern, sistem terpadu
Surya membandingkan meriam yang diisi dan diputar manual dengan sistem elektrik otomatis yang lebih cepat dan tinggi laju tembaknya. Meriam lama, katanya, masih ada di armada.
Kapal modern kelas Sriwijaya sudah memakai sistem perang elektronik terpadu. Mulai deteksi dan identifikasi radar, sistem kendali tembak, hingga penembakan, semuanya tersambung dalam satu sistem.
Ia menilai prajurit TNI Angkatan Laut tidak kalah dalam latihan bersama angkatan laut Amerika Utara, Inggris, dan Italia. Surya pernah bertugas 36 tahun di TNI AL, 20 tahun di antaranya di laut.
Pelajaran dari Selat Hormuz
Surya lalu menyoroti konflik Amerika Serikat dan Iran yang menurutnya membuka mata soal perang asimetris, yakni pihak lebih lemah melawan kekuatan besar dengan cara tidak konvensional. Ia menyebut perang itu sudah berjalan sekitar tujuh bulan.
Menurut dia, Iran bertahan karena menguasai Selat Hormuz, jalur bagi sekitar 20 persen minyak dunia. Iran disebutnya menyiapkan meriam pantai, pesawat nirawak, dan kapal kecil yang bersembunyi di celah karang.
Indonesia, kata Surya, memiliki empat dari sembilan choke point dunia: Selat Malaka serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. Ia menilai pola serupa mungkin dikembangkan, cukup dengan menjaga pintu masuk.
Sebagai ahli hukum laut internasional, ia menegaskan selat untuk pelayaran internasional tidak boleh diganggu, termasuk oleh negara pantai. Namun dalam kondisi perang, menurutnya, hukum kerap ditinggalkan dan yang berlaku adalah kekuatan.
Soal nama kapal baru
Di akhir dialog, Surya menyinggung perdebatan nama kapal baru: Gajah Mada atau Sriwijaya. Menurutnya itu baru wacana, dan nama akan ditentukan saat peresmian kapal, kemungkinan oleh Presiden.
Soal teknologi, pesannya jelas: kuantitas armada tak cukup bila ancaman sudah berpindah ke dunia maya.***
