Maruli Simanjuntak digeser ke kursi Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita naik jadi KSAD. Pengamat membaca langkah Prabowo itu sebagai upaya menahan gejolak di tubuh militer.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai perombakan pucuk pimpinan TNI oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah taktis untuk menjaga keseimbangan faksi di tubuh militer.
Penilaian itu disampaikan dalam siaran yang diunggah kanal METRO TV di YouTube pada 15 Oktober 2026, saat sejumlah pejabat tiba di Istana untuk pelantikan.
Dalam rotasi ini, Jenderal Maruli Simanjuntak bergeser dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi Wakil Panglima TNI. Jenderal Tandyo Budi Revita naik menjadi KSAD, sementara Jenderal Agus Subianto tetap Panglima TNI.
Tiket calon Panglima lewat kursi KSAD
Selamat menyebut pola ini sebagai tukar guling jabatan. Menurut dia, undang-undang mensyaratkan calon Panglima TNI berupa perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.
Tandyo sudah berpangkat bintang empat, tetapi belum pernah menjadi kepala staf angkatan. Dengan menduduki kursi KSAD, syarat itu otomatis terpenuhi. "Ini langkah sekaligus memberikan karpet merah," kata Selamat.
Ia buru-buru menambahkan bahwa menyebut Tandyo disiapkan sebagai Panglima berikutnya terlalu dini. Siapa pun yang pernah atau sedang menjabat kepala staf angkatan, katanya, memenuhi syarat. Maruli pun masih memegang tiket itu.
Posisi Maruli dan sinyal untuk Agus Subianto
Selamat menilai kursi KSAD lebih bergengsi karena pemegangnya mengendalikan penuh pasukan, operasional, dan anggaran matra. Wakil Panglima TNI, menurut dia, lebih bersifat koordinatif dan administratif, sehingga bisa dibaca sebagai pergeseran lateral atau penurunan pengaruh.
Maruli, kata Selamat, punya rekam jejak mentereng dan kedekatan historis dengan lingkaran kekuasaan era Presiden Joko Widodo. Namanya lama digadang-gadang publik sebagai calon kuat pengganti Agus.
Karena itu, ia membaca pergeseran tersebut sebagai upaya mengerem dominasi figur Maruli di Angkatan Darat, matra terbesar TNI. Di sisi lain, posisi di Markas Besar TNI dinilai mematangkan Maruli sekaligus menjaga stabilitas faksi.
Ihwal Agus, Selamat menilai tidak adanya pergantian Panglima menjadi pesan keberlanjutan. Agus memimpin TNI satu tahun di era Jokowi dan dua tahun di era Prabowo, sehingga dipandang mengawal transisi pemerintahan.
Selain itu, ia menyebut rencana naiknya Richard Tampu Bolon dan Marsekal Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan berpangkat bintang empat. Menurut dia, Yusuf menghadapi kendala karena bukan berasal dari korps penerbang, syarat untuk menjadi kepala staf angkatan udara.
Kini lima posisi bintang empat, yakni Panglima, Wakil Panglima, dan tiga kepala staf angkatan, disebutnya sama-sama punya peluang setara menuju kursi Panglima TNI.
Soal peluang matra lain, Selamat menyebut penunjukan Panglima merupakan hak prerogatif presiden yang bisa dilihat dari hakikat ancaman. Ia mencontohkan Papua untuk matra darat, Laut Cina Selatan untuk matra laut, dan perang udara untuk matra udara.
"Menurut saya bukan soal pergiliran, tapi kita lihat dari hakikat ancamannya terlebih dahulu," kata Selamat Ginting.***
