Presiden Prabowo Subianto mengungkap lima izin usaha pertambangan (IUP) yang menyimpan cadangan terbukti senilai Rp5.400 triliun. Hingga Jumat (23/10), nama pemegangnya belum dibuka ke publik.
Prabowo menyampaikan angka itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Nilainya setara USD300 miliar. Menurut Prabowo, angka itu berasal dari studi cadangan berstandar Joint Ore Reserves Committee (JORC), acuan pelaporan tambang yang dipakai secara internasional.
“Dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven,” ujar Prabowo, seperti dikutip Bisnis.com.
Ruangan sempat riuh oleh tepuk tangan. Prabowo lalu meredamnya. Ia mengingatkan peserta bahwa kekayaan itu masih terkubur di bawah tanah dan belum menghasilkan apa pun.
Empat puluh kali setoran minerba setahun
Sebagai pembanding, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) pada 2025 tercatat Rp135,16 triliun.
Artinya, cadangan di lima konsesi itu nyaris 40 kali lipat setoran minerba ke kas negara selama setahun penuh.
Persoalannya, menurut Prabowo, banyak konsesi dibiarkan menganggur. Izin sudah diberikan sejak puluhan tahun lalu, tetapi wilayah tambangnya tak kunjung digarap.
Ia menyebut sebagian pemegang izin tidak memahami operasi tambang. Mereka sekadar meminta konsesi, lalu menjadikannya aset spekulasi.
Karena itu, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencabut izin yang tak menunjukkan aktivitas nyata lebih dari dua tahun.
Dari Masela hingga 2.078 izin yang dicabut
Dalam pidato yang sama, Prabowo kembali menyinggung Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ia menyebut proyek gas itu mangkrak 28 tahun sejak kontraknya diteken pada 1998.
Proyek yang digarap Inpex bersama Pertamina dan Petronas itu baru memasuki peletakan batu pertama pada 16 Juli 2026, dengan nilai investasi sekitar USD20,9 miliar.
Sebelumnya, Prabowo mengaku menemui pimpinan Inpex di Tokyo dan mengancam mengalihkan proyek itu ke perusahaan lain bila tak ada pergerakan.
Kini ancaman serupa diarahkan ke ratusan IUP. Sejak April 2026, Prabowo sudah memerintahkan Bahlil mengevaluasi izin tambang, terutama yang berada di kawasan hutan lindung.
Pada Mei 2026, Bahlil melaporkan ke Istana bahwa sejumlah perusahaan sudah mengantongi IUP lengkap, tetapi tak pernah menjalankan kegiatan tambang.
Penertiban semacam ini bukan yang pertama. Pada Januari 2022, pemerintah mengumumkan pencabutan 2.078 IUP karena pemegangnya tak pernah menyampaikan rencana kerja.
Izin yang dicabut kala itu terdiri atas 1.776 perusahaan mineral dan 302 perusahaan batu bara. Sebanyak 733 perusahaan kemudian mengajukan keberatan.
Kali ini, publik baru disodori nilai cadangannya. Lokasi, jenis komoditas, dan identitas pemegang kelima konsesi itu belum dijelaskan.
Prabowo juga mengkritik pola ekonomi yang menurutnya hanya dinikmati kurang dari 1% masyarakat. Ia meminta kekayaan alam dikelola agar hasilnya dirasakan kalangan bawah dan menengah.
Hingga naskah ini disusun, belum ada keterangan resmi Kementerian ESDM soal siapa pemegang lima konsesi itu, maupun kapan izin-izin yang menganggur mulai dicabut. ***
